Sedikit tergelitik untuk menanggapi tulisan SuamiSIAGA disini. Dalam tulisannya disebutkan bahwa berdasarkan analisa data yang ada, kegiatan-kegiatan Kementerian/Lembaga masih tergolong kegiatan produktif; dalam artian komposisi biaya utama dan biaya pendukung masih dalam rasio yang wajar. Hal ini tentunya berbeda dengan pernyataan Pak Jokowi yang menyatakan bahwa belanja pendukung lebih dominan daripada belanja inti, dengan memberikan contoh kasus biaya pemulangan TKI. Meskipun hal tersebut merupakan pendapat pribadi si penulis, tapi menurut saya pendapatnya menarik untuk dikritisi.
.
Pertama, tentang data. Pak Jokowi secara gamblang membandingkan antara biaya pemulangan TKI yang hanya 500 milyar dengan biaya rapat dan lain-lain yang berjumlah 2,5 milyar. Data ini menurut penulis adalah data di tingkatan komponen dalam artian berbicara di level input. Masih menurut penulis, sesuai konsep Penganggaran Berbasis Kinerja, seharusnya kita tidak berbicara di level input lagi;
.
Kedua, tentang sudut pandang. Masih terkait dengan hal yang pertama, dalam pendapatnya, penulis memiliki sudut pandang yang berbeda dengan Pak Jokowi. Penulis secara tersirat mengharapkan agar kasus pemulangan TKI tidak hanya dilihat dari perbandingan biaya pemulangan dengan biaya rapat dan lain-lain, tetapi seyogyanya juga dilihat ke dampak yang lebih besar dari sekedar perbandingan tersebut;
.
Menanggapi hal tersebut di atas, menurut saya apa yang disampaikan Pak Jokowi sudah tepat. Meskipun apa yang disampaikan beliau ada di dalam komponen/level input namun saya yakin beliau sudah mengetahui dan mempertimbangkan kasus pemulangan TKI tersebut secara komprehensif. Ketika beliau membandingkan biaya pemulangan TKI (yang menurut beliau biaya inti) dengan biaya rapat dan lain-lain, seharusnya Kementerian/Lembaga menangkap keinginan dan pesan beliau tentang efisiensi, tentang rasionalisasi belanja untuk menghasilkan suatu output dan outcome. Sehingga saya berkesimpulan bahwa pendapat beliau tersebut hanyalah penyederhanaan permasalahan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas.
.
Terlepas dari hal tersebut di atas, saya mengapresiasi tulisan kritis SuamiSIAGA karena hal tersebut dapat membuka suatu diskusi baru mengenai justifikasi biaya utama dan biaya pendukung beserta komposisi yang ideal-nya. Dari beberapa referensi yang pernah saya baca, komposisi tersebut ditetapkan melalui suatu perhitungan statistika dengan asumsi-asumsi tertentu.
Semoga bermanfaat.
Jakarta, 28 Desember 2017
.
Kedua, tentang sudut pandang. Masih terkait dengan hal yang pertama, dalam pendapatnya, penulis memiliki sudut pandang yang berbeda dengan Pak Jokowi. Penulis secara tersirat mengharapkan agar kasus pemulangan TKI tidak hanya dilihat dari perbandingan biaya pemulangan dengan biaya rapat dan lain-lain, tetapi seyogyanya juga dilihat ke dampak yang lebih besar dari sekedar perbandingan tersebut;
.
Menanggapi hal tersebut di atas, menurut saya apa yang disampaikan Pak Jokowi sudah tepat. Meskipun apa yang disampaikan beliau ada di dalam komponen/level input namun saya yakin beliau sudah mengetahui dan mempertimbangkan kasus pemulangan TKI tersebut secara komprehensif. Ketika beliau membandingkan biaya pemulangan TKI (yang menurut beliau biaya inti) dengan biaya rapat dan lain-lain, seharusnya Kementerian/Lembaga menangkap keinginan dan pesan beliau tentang efisiensi, tentang rasionalisasi belanja untuk menghasilkan suatu output dan outcome. Sehingga saya berkesimpulan bahwa pendapat beliau tersebut hanyalah penyederhanaan permasalahan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas.
.
Terlepas dari hal tersebut di atas, saya mengapresiasi tulisan kritis SuamiSIAGA karena hal tersebut dapat membuka suatu diskusi baru mengenai justifikasi biaya utama dan biaya pendukung beserta komposisi yang ideal-nya. Dari beberapa referensi yang pernah saya baca, komposisi tersebut ditetapkan melalui suatu perhitungan statistika dengan asumsi-asumsi tertentu.
Semoga bermanfaat.
Jakarta, 28 Desember 2017
Terima kasih tanggapannya Pak, saya coba sedikit menanggapi.
BalasHapus1. Saya sudah cek data seluruh K/L, setiap aktivitas yang dikerjakan isinya hanya perjalanan dinas, paket meeting, honor output kegiatan, belanja jasa profesi dan belanja bahan. (kecuali untuk kegiatan belanja modal).
Beranjak dari situ sehingga saya berpikir, sepertinya tidak bisa kalo yang dikontrol input-nya, karena isinya hanya hal-hal seperti itu saja.
2. Mohon maaf Pak karena keterbatasan saya, saya belum nemu perhitungan statistika yang menyatakan secara "berani" komposisi ideal untuk biaya utama dan biaya pendukung. (misal 60% biaya utama, 40% biaya pendukung). Kalo saya ga nemu juga, mungkin saya coba ngitung sendiri dengan ngeliat kondisi belanja K/L di negeri tercinta ini, sampe nemu komposisi yang ideal seperti apa.
Salam hangat.
1. Sepakat Mas, memang isinya belanja K/L ya itu-itu aja, karena memang yang itu-itu aja yang dapat menambah take home pay PNS. Saya justru berfikir bagaimana kalau segala honor kegiatan atau apapun yang sifatnya menambah penghasilan PNS diluar gaji dan remun dihapuskan sekalian, toh, orang pasti gak mau sering-sering rapat kalo gak dapet honor? kalau hal itu masih ada dan legal, selamanya akan dilakukan. Tapi sekali lagi saya sepakat, kontrol juga harus dilakukan secara simultan dari sisi yang lain.
Hapus2. Coba baca kajian temen-temen standar biaya tentang struktur standar biaya. Komposisi ideal memang debatable tapi harusnya dimulai dari esensi biaya utama dan biaya pendukung itu sendiri
Terima kasih, salam
1. Single remuneration system
Hapus2. Khusus untuk output jasa layanan non regulasi, biaya pendukung tertinggi yang diperbolehkan adalah sebesar 45% dari total biaya output. (diatur di PMK Standar Struktur Biaya)